Sekolah swasta punya tugas dan fungsi yang sama dengan sekolah negeri, yakni sama-sama turut menyelenggarakan pendidikan untuk anak bangsa. Namun, sekolah swasta punya banyak kisah unik antara satu sekolah dan lainnya. Ada sekolah swasta yang kurang jumlah siswanya, bangunannya yang masih berupa sewaan, guru yang tidak menetap, dan lain-lainnya. Bahkan ada sekolah swasta yang tutup gara-gara kepala sekolahnya terangkat pada sekolah negeri, sehingga yayasan pengelola sekolah tersebut tidak lagi dapat mencarikan penggantinya. Meskipun demikian, sekolah swasta yang pada umumnya didirikan oleh ‘semangat’ untuk ikut mencerdaskan anak bangsa masih tetap eksis dan bahkan ada di antara mereka telah memberikan kontribusi yang sangat nyata kepada bangsa dan negara ini. Sekolah swasta mesti tetap ‘semangat’ menyelenggarakan pendidikan. Untuk itu mesti ada wadah atau organisasi yang dapat menampung semua aspirasi, ide, gagasan, serta masalah-masalah yang dihadapi di sekolah swasta.
Badan Musyawaran Perguruan Swasta (BMPS) Sulawesi Selatan merupakan media bagi seluruh ‘suara’ sekolah swasta di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini, Selasa (25/02), melaksanakan rapat koordinasi kepengurusannya yang baru yang saat ini diketuai oleh Irman Yasin Limpo, atau akrab disapa dengan None. SMA Matahari turut menghadiri rapat yang bertemakan ‘Kelembagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan” ini yang bertempa di Gedung Guru Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Para peserta undangan berasal dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel.
Pada sesi pembukaan, ketua panitia, Drs. Muh. Yusuf, M.Pd. menyambut para hadirin dengan ucapan terima kasih dan menyampaikan laporan singkatnya. Ia mengatakan bahwa, kegiatan rapar koordinasi (rakor) ini sengaja diadakan dan mengundang seluruh ketua yayasan/kepal sekolah swasta di wilayah Sulsel untuk membicarakan banyak hal yang terjadi pada sekolah swasta. Ia juga mengatakan bahwa selain rakor, pada kegiatan ini juga ada 4 orang narasumber yang masing-masing akan menyampaikan materi terkait BMPS, akreditasi sekolah, portal sekolah, dan lain-lain.
Sementara itu, Ketua BMPS, Irman Yasin Limpo, SH., MH., pada kesempatan yang sama juga menyambut para hadirin dengan ucapan terima kasih kepada seluruh yang hadir. Ia menyampaikan dengan sangat jelas bahwa tujuan rakor hari ini untuk memperkuat kelembagaan. “Kita akan membicarakan terkait, 1) SPMB (dulu namanya PPDB), 2) kita akan membentuk BMPS di kabupaten/kota agar ada koordinasi antara pengurus wilayah dan kabupaten/kota, serta 3) membicarakan redistribusi guru dengan dinas provinsi.
Pada kesempatan itu pula, ia menyampaikan banyak pengalaman tentang ‘survive’ perguruan swasta.
Dulu swasta belum bermutu, sekarang beda, menurutnya. Sehingga pentingnya BMPS di daerah dibentuk untuk memperkuat konsolidasi antara perguruan swasta. Sebagai ketua BMPS, ia mempunyai harapan kepada dinas pemprov, yakni sebagai bagian ekosistem pendidikan, yang dapat lebih memberikan perhatian kepada sekolah swasta di wilayahnya.
Selain itu, ia juga menjelaskan sedikit tentang petunjuk teknis penerimaan siswa baru yang tidak lama lagi akan dirilis oleh pemerintah pusat. “Kita sama-sama menunggu juknis SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru dan juga dan Permendikbud baru. Insha Allah, Kemendikbud saat ini memerhatikan sekolah-sekolah swasta yang ada di wilayah Indonesia,” tutupnya.
Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel turut memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan tersebut. Namun, beliau mewakilkan kesempatan ini kepada Kepala Bidang GTK. Dalam pengantarnya, ia juga turut senang dan berterima kasih kepada seluruh hadirin. Ia mengatakan bahwa kepala dinas tidak sempat hadir karena sedang menemani Gubernur di Magelang.
Ia pun membacakan sambutan dari kepala dinas, yang di antara pesan-pesannya sebagai berikut, bahwa
1) kepada sekolah swasta secepatnya melakukan izin operasional agar dinas dapat memetakan guru-guru ASN di swasta, dan juga treasure study,
2) pembelajaran dalam Ramadhan (pembinaan akhlak),
3) persiapan menghadapi ujian penamatan, dan
4) data kebutuhan data guru di swasta, terkait distribusi guru ASN ke sekolah swasta.
Setelah acara resmi dibuka, selanjutnya kegiatan ini menampilkan empat orang narasumber yang diundang khusus oleh panitia BMPS, yakni H. A. Kadir Halid, Dr. H. Bernard, Drs. Suarman, M.Pd., dan Nur Siti Fatimah. Narasumber pertama ialah H. A. Kadir Halid.
Sebagai narasumber pertama, Kadir Halid, menyampaikan sejarah BMPS. Menurutnya, awalnya perhimpunan ini berjalan stagnan, dengan kepengurusan yang berasal dari berbagai macam struktur. Konsodilasi antar pengurus juga tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, pengurus baru yang saat ini dibentuk dan telah dilantikan pengurus BMPS Pusat akan segera melakukan konsolidasi penguatan kelembagaan. Kadir Halid yang saat ini juga berposisi sebagai anggota DPRD Provinsi Sulsel melihat kehadiran BMPS Sulsel akan lebih kuat pada kepengurusan saat ini dan ia siap mendukung segala upaya-upaya keberlanjutan sekolah-sekolah swasta yang ada di wilayah Sulsel.
Selain menguraikan singkat tentang sejarah BMPS, ia menekankan kepada peserta yang hadir agar kiranya setelah kegiatan ini dapat menjadi bagian dari anggota BMPS Sulsel. Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh nantinya, di antaranya, sebagaimana yang ia tampilkan pada materinya bahwa setiap anggota punya kesempatan:
1) pengembangan karir/kemampuan profesional anggota
2) Pengakuan dan legitimasi
3) Akses informasi
4) Pengembangan kapasitas
5) Kerja sama antar perguruan swasta dan pihak-pihak terkait lainnya.
Ia juga menyampaikan program prioritas BMPS untuk tahun 2024-2025, sebagai berikut:
1) Pembentukan kesekretariatan
2) Peningkatan mutu pendidikan
3) Penelitian dan pengembangan
4) Kelembagaan
5) Advokasi, hukum, HAM & arbitrase
6) Kerjasama dan humas
7) Penggalangan dana dan keuangan
Sementara itu, Drs. Suarman, M.Pd. sebagai narasumber kedua menguraikan lebih jauh lagi tentang sejarah terbentuknya BMPS, yang menurutnya, awalnya BMPS itu bernama Badan Perguruan Swasta. Pengalamannya sebagai ketua BMPS tentu telah mengenal banyak badan ini. Ia memahami betul kendala-kendala yang terjadi pada sekolah-sekolah swasta. Namun, yang paling ia tekankan ialah agar bagaimana sekolah swasta yang ada di Sulsel tidak ada yang kekurangan siswa. “Saya sangat berharap kepada pengurus baru BMPS, agar terus mendengarkan suara-suara dari sekolah swasta dan dicarikan solusinya, khususnya terkait dengan penerimaan siswa baru,” tegasnya.
Adapun narasumber berikutnya, yakni Dr. H. Bernard M.S yang merupakan Ketua Komisi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM). Badan akreditasi ini dulu bernama BAN-S/M, baru tahun 2024 lalu berubah menjadi BAN-PDM. Pada kesempatannya, ia menjelaskan tentang kebijakan akreditasi sekolah. Kegiatan penilaian akreditasi ada dua, yakni : 1) akreditasi pertama kali, dan 2) akreditasi ulang. Yang pertama untuk sekolah yang pertama kali ingin diakreditasi, dan yang kedua ialah untuk sekolah yang telah berstatus akreditasi.
Akreditasi adalah akuntabilitas publik. Sebagai layanan publik maka wajib diakreditasi sebagai bentuk pertanggungjawaban ke publik. Yang selalu ditekankan ialah pada kualitas layanan pendidikan yang disediakan satuan pendidikan kepada siswa. Akreditasi sekolah ibarat pengecekan kesehatan gratis. Maksudnya, dengan diakreditasi sekolah akan diberikan rekomendasi positif agar layanan pendidikannya tetap terjadi mutunya. “Akreditasi bukan penghakiman, tetapi “general check up” gratis yang disediakan pemerintah pusat. Sebagai hasil check up, nanti pemerintah pusat akan memberikan rekomendasi atau saran kepada satuan pendidikan, yang tentu saja bermanfaat buat satuan pendidikan,” katanya.
“Rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah pusat ada yang Ditutup, Digabung, atau Dibina. Tentu saja tidak ada sekolah yang berharap sekolahnya ditutup, kami pun demikian, oleh karena itu agar kiranya setiap sekolah selalu memperhatikan setiap kebijakan-kebijakan tentang layanan pendidikan di tiap-tiap satuan pendidikannya masing-masing. Akreditasi bukan sekedar branding. Hasil akreditasi ini berfungsi sebagai feedback bagi satuan pendidikan,” tegasnya.
Ia menambahkan ada 4 komponen penilaian di SMA, yakni:
1) Kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran berpusat pada peserta didik
2) Kepemimpinan kepala sekolah
3) Iklim lingkungan
4) kompetensi hasil pembelajaran
Karena keterbatasan waktu, Dr. Bernard tidak sempat menjelaskan satu per satu dengan rinci. Namun pesan yang disampaikan secara umum sudah sangat jelas bagi peserta kegiatan.
Narasumber terakhir ialah Nur Siti Fatimah dari Portak Sekolah, sebuah platform manajemen sekolah. Ia merupakan sales nasional Portal Sekolah. Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan bahwa Porta Sekolah hadir karena sudah keniscayaan bahwa proses digitalisasi sistem di sekolah terjadi di mana-mana. Banyak sekolah kini menerapkan learning management system (LMS) dan school management system (SMS). Ia mempromosikan Portal Sekolah yang menurutnya sejak 2019, ada 1300 institusi bergabung ke portal ini.
Setelah keempat narasumber tersebut memaparkan masing-masing materinya dengan sangat baik, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara peserta dan para narasumber. Pada sesi ini ada banyak sekali peserta yang ingin bertanya, namun dibatasi oleh waktu.
Rapat Koordinasi MBPS ini berlangsung dengan sangat baik. Ada banyak informasi yang diperoleh dengan turut hadirnya kami pada rapat tersebut. Pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh suara-suara sekolah swasta hampir serupa semua. Namun yang paling sering ialah terkait jumlah siswa dan guru. Dua hal ini menjadi isu yang paling sering dihadapi di sekolah swasta, di mana banyak sekolah swasta kekurangan siswa dan guru yang bermutu. Belum lagi pengangkatan PPPK, yang mana banyak guru, bahkan ada kepala sekolah, yang karena telah terangkat menjadi PPPK maka ia akan ditempatkan pada sekolah-sekolah negeri. Sehingga pihak yayasan akan kesulitan kembali mencarikan penggantinya.
Harapan dari adanya MBPS ini ialah segeranya terbentuk MBPS di kabupaten/kota yang ada di Sulsel agar secara kelembagaan dapat lebih solid dengan demikian suara-suara sekolah swasta akan ‘mengaung’ kepada pemerintah untuk mendapatkan perhatian juga. Semoga.